Pengertian Peradilan Agama Adalah

-


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal 1, berbunyi :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.

4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.


5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.


Popular posts from this blog

Pasal 182 KUHP, Mengajak Orang Berkelahi Satu Lawan Satu

-
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 182, berbunyi : Dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan : 1e. Barangsiapa menghasut orang supaya mengajak orang berkelahi satu lawan satu, atau menyuruh orang menerima tantangan itu sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu. 2e. Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan tantangan, sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu.
Read more

Pasal 29 KUHAP, Perpanjangan Penahanan

-
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 29 ayat 1, berbunyi : Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Pasal 29 ayat 2, berbunyi : Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Pasal 29 ayat 3, berbunyi : Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri. b. Pemeri
Read more

Pasal 61 KUHP, Kejahatan Menggunakan Percetakan

-
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 61 ayat 1, berbunyi : Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan sipembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu memberi peringatan, yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit. Pasal 61 ayat 2, berbunyi : Peraturan ini tidak berlaku, jika sipembuat kejahatan pada waktu baranh cetakan itu diterbitkan tidak dapat dituntut atau berdiam diluar negara Indonesia.
Read more