Pasal 253 KUHAP, Pemeriksaan Kasasi Untuk Menentukan

-


Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


Pasal 253 ayat 1, berbunyi :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang.

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.


Pasal 253 ayat 2, berbunyi :

Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dilakukan dengan sekurang - kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.


Pasal 253 ayat 3, berbunyi :

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.


Pasal 253 ayat 4, berbunyi :

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.


Pasal 253 ayat 5, berbunyi :

a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pasal 182 KUHP, Mengajak Orang Berkelahi Satu Lawan Satu

-
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 182, berbunyi : Dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan : 1e. Barangsiapa menghasut orang supaya mengajak orang berkelahi satu lawan satu, atau menyuruh orang menerima tantangan itu sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu. 2e. Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan tantangan, sehingga karena itu terjadi perkelahian satu lawan satu.
Read more

Pasal 29 KUHAP, Perpanjangan Penahanan

-
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 29 ayat 1, berbunyi : Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Pasal 29 ayat 2, berbunyi : Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Pasal 29 ayat 3, berbunyi : Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri. b. Pemeri
Read more

Pasal 61 KUHP, Kejahatan Menggunakan Percetakan

-
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 61 ayat 1, berbunyi : Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan sipembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu memberi peringatan, yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh penerbit. Pasal 61 ayat 2, berbunyi : Peraturan ini tidak berlaku, jika sipembuat kejahatan pada waktu baranh cetakan itu diterbitkan tidak dapat dituntut atau berdiam diluar negara Indonesia.
Read more