Syarat Diangkat Menjadi Panitera Mahkamah Agung

-


Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 20, berbunyi :

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. berijazah sarjana hukum;
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 15 (lima belas) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai panitera Muda Mahkamah Agung.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Banding atau 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan ayat (1)'huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjelasan Pasal 20 ayat 1 :


Yang dimaksudkan dengan "sarjana hukum" dalam pasal ini termasuk sarjana lain di bidang hukum yang dianggap cakap untuk jabatan itu.


Popular posts from this blog

Pasal 33 KUHAP, Penggeledahan Rumah

-
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 33 ayat 1, berbunyi : Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Pasal 33 ayat 2, berbunyi : Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Pasal 33 ayat 3, berbunyi : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Pasal 33 ayat 4, berbunyi : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Pasal 33 ayat 5, berbunyi : Dalam dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
Read more

Pasal 29 KUHAP, Perpanjangan Penahanan

-
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 29 ayat 1, berbunyi : Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Pasal 29 ayat 2, berbunyi : Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Pasal 29 ayat 3, berbunyi : Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri. b. Pemeri...
Read more

Pasal 184 KUHAP, Alat Bukti Yang Sah

-
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat 1, berbunyi : Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan terdakwa. Pasal 184 ayat 2, berbunyi : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Penjelasan pasal 184 : Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
Read more